Penyakit APBD dan Kejatuhan Persikota

Penyakit APBD dan Kejatuhan Persikota

Persikota Tangerang pernah menorehkan kejutan di Liga Indonesia pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Wakil Kota Tangerang ini mampu promosi ke level teratas hanya tiga tahun usai berdiri. Tak hanya itu, Persikota mampu bersaing di papan atas dan tampil gagah menghadapi klub-klub tradisional seperti PSIS Semarang, Persija Jakarta, dan Persib Bandung.

Akan tetapi, nama Persikota kini sudah lama tak kedengaran. Sejak gagal lolos ke musim perdana Liga Super Indonesia pada 2008, Persikota tak kunjung bangkit dan mengulangi kegemilangan masa lalu mereka. Klub yang dijuluki Bayi Ajaib karena kiprah sensasional di masa awalnya, saat ini terjerembab di Divisi Utama sepanjang 2008 hingga 2012.

Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan imbauan haram pertandingan sepakbola di Tangerang, Persikota bahkan sempat mati suri. Imbauan dari MUI tersebut dilatari oleh maraknya kekerasan di seputar pertandingan Persikota atau Persita.

Dekadensi Persikota telah terlihat sejak pertengahan dekade 2000-an. Masalah finansial beriringan dengan penurunan prestasi tim yang pernah dilatih Rahmad Darmawan ini. Gagal tampil di Liga Super hanyalah salah satu dampak dari masalah yang mengakar di tubuh klub, yaitu ketergantungan terhadap dana APBD.

Permendagri No. 22 tahun 2011 melarang pengunaan APBD untuk menyubsidi klub-klub Indonesia yang berstatus profesional. Peraturan ini diresmikan seiring profesionalisasi sepakbola Indonesia yang terus digalakkan sejak 2008. Pembentukan Liga Super Indonesia adalah titik mula profesionalisme tersebut.

Klub-klub level atas diwajibkan membentuk badan hukum sendiri. Klub diharapkan menjadi entitas bisnis, namun, penerapan di lapangan ternyata lebih sulit. Klub Indonesia terbiasa bergantung dengan APBD. Pada 2011, atau tiga tahun sejak Liga Super bergulir, bahkan baru ada empat klub yang bebas dari suntikan APBD, yakni Arema, Persib, Pelita Jaya, dan Semen Padang.

Pada praktiknya, banyak klub yang kesulitan beradaptasi dengan syarat profesionalisme tersebut. Klub sulit mendapat sumber dana dan terjerumus dalam krisis finansial. “Banyak tim yang terjerembab juga terpuruk. Begitu juga Persikota,” kata Mahdiar, Manajer Persikota.

Bagi Persikota, vonis haram APBD sudah dipraktikkan jauh sebelum Permendagri No. 22 tahun 2011 disahkan. Sejatinya, klub Indonesia telah dilarang memakai dana APBD sejak 2006. Dasar hukumnya adalah Permendagri No. 13 tahun 2006.

Eko Noer Kristiyanto, dalam artikelnya untuk jurnal RechtsVinding, menyebut banyak klub Indonesia yang mengabaikan larangan di Permendagri tahun 2006 tersebut. Alhasil, klub-klub masih menyusu APBD hingga peraturan baru dirilis pada 2011.

“Esensinya [Permendagri No. 13 tahun 2006] adalah pelarangan untuk mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial secara berulang setiap tahunnya kepada penerima yang sama, dan dalam hal ini pelanggaran hukum telah terjadi setiap tahun karena klub-klub sepakbola peserta liga Indonesia selalu mendapat kucuran dana dari kedua pos tersebut pada setiap tahunnya,” tulis Eko.

Baca:  Upaya-Upaya Membangkitkan Si Bayi Ajaib

Tak seperti kebanyakan klub, Persikota langsung terdampak larangan penggunaan APBD pada 2006. Di satu sisi, Bayi Ajaib dapat dipandang sebagai klub yang lebih maju, meninggalkan dana pemerintah dan menjelang profesionalisme. Tetapi, tiadanya dana pemerintah membuat klub ini terseok-seok.

Di Divisi Utama 2008/09, Persikota beberapa kali terancam bubar. Klub bahkan menunggak gaji pemain selama lima bulan sejak kompetisi bergulir. Menjelang putaran kedua, manajemen Bayi Ajaib mengumumkan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan kompetisi.

“Kami sudah tidak tahu harus cari dana kemana lagi. Karena itu, kami memutuskan untuk mundur dari kompetisi,” kata Sahril, sekretaris Persikota waktu itu kepada Viva.


Persikota akhirnya memang bisa merampungkan kompetisi. Namun, krisis finansial senantiasa menghantui, meminta korban berupa prestasi klub.

Dulu, klub ini diperkuat pemain-pemain bintang macam Aliyudin, Nova Zaenal, hingga Yandri Pitoy. Rival Persita tersebut juga mampu merekrut pemain asing berkualitas seperti Francis Yonga, Ali Shaha, dan Epalla Jordan. Persikota mampu bermanuver mendatangkan pemain-pemain berkualitas tak lain karena dukungan dana APBD.

Setelah dana rakyat tak boleh digunakan, klub kesulitan merekrut pemain berkualitas. Jangankan bergerak di bursa transfer, untuk keperluan operasional saja, manajemen terlunta-lunta mencari dana.

Pelarangan APBD adalah babak baru yang menantang klub-klub Indonesia. Sebagian mampu bertahan. Sebagian lain tersingkir dan semakin jauh dari ingar-bingar kompetisi profesional.

Meskipun banyak klub kesulitan akibat peraturan tersebut, hal itu adalah syarat mutlak demi kemajuan sepakbola Indonesia. Klub profesional seharusnya memang bisa mencari profit sendiri dan tak mengambil dana milik rakyat.

Sepanjang sejarahnya, pemanfaatan APBD oleh klub Indonesia juga rawan penyelewengan. Pada 2011, KPK mengumumkan bahwa mereka menemukan indikasi korupsi dari kucuran dana APBD untuk klub daerah. Kendati menggiurkan, penggunaan APBD tak ubahnya penyakit bagi klub Indonesia.

Kini, model pengelolaan klub dengan APBD semakin ditinggalkan. Sepakbola Indonesia, meskipun masih terseok-seok, telah menempuh jalan yang benar menuju profesionalisme.

Sementara itu, Persikota mulai berbenah untuk kembali ke pentas Liga Indonesia. Mahdiar mengungkapkan, saat ini manajemen tengah melakukan perbaikan. Ia menyebut Persikota tengah berupaya menggaet pengusaha-pengusaha lokal untuk berinvestasi. Pemkot Tangerang pun disebut mendukung upaya kebangkitan Persikota.

Pembenahan dari segi manajemen telah dilakukan. Selanjutnya, tinggal prestasi di lapangan yang perlu diperbaiki. Mereka saat ini berkiprah di Liga 3. Persikota sedang berupaya bangkit. Akankah mereka berhasil? Kiprah Bayi Ajaib patut ditunggu.